 |
| Foto oleh; Jubi/Almer Pits |
JUBI --- Isu dan rencana pemekaran satu atau dua kampung untuk menjadi sebuah distrik di sekeliling Bukit Pouya, yang terletak antara Distrik Kamu dan Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai Papua merupakan isu semata. Menurut laporan warga, isu pemekaran Distrik Pouya terdorong oleh kepentingan pejabat dalam sistim politik pemerintah setempat.
Tokoh Masyarakat setempat, Goupouga Goo, mengatakan, awalnya masyarakat tak pernah memahami arti pemekaran, tujuan dan maksudnya. “Dalam pemekaran ini, Kampung Putapa, Bukapa, Pouwouda dan Kampung Yepo sempat direncanakan akan dimekarkan menjadi beberapa kampung hingga memenuhi syarat pemekaran,” ucapnya menceritakan perjuangan sejumlah oknum pejabat Dogiyai memperjuangkannya, Kamis (13/10). Katanya, para pemangku kepentingan itu berjuang sejak dua tahun lalu, sebelum jadwal dan rencana Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) setempat bergulir.
Tokoh Masyarakat setempat, Goupouga Goo, mengatakan, awalnya masyarakat tak pernah memahami arti pemekaran, tujuan dan maksudnya. “Dalam pemekaran ini, Kampung Putapa, Bukapa, Pouwouda dan Kampung Yepo sempat direncanakan akan dimekarkan menjadi beberapa kampung hingga memenuhi syarat pemekaran,” ucapnya menceritakan perjuangan sejumlah oknum pejabat Dogiyai memperjuangkannya, Kamis (13/10). Katanya, para pemangku kepentingan itu berjuang sejak dua tahun lalu, sebelum jadwal dan rencana Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) setempat bergulir.
“Tapi masyarakata menolak, dengan asalan mengorbankan warga. Serta para pejabat asal kampung sini juga hampir tidak ada. Kalau distrik Pouya terbentuk, siapa yang mau duduk di kantor distrik? Lebih bagus jangan sama sekali distrik ini terbentuk di kampung kami,” tekannya.
Hingga kini, warga Pouya masih mencemaskan dampak buruk akibat pemekaran distrik di masa mendatang. Selain itu, sejumlah kalangan mahasiswa asal Dogiyai pun tetap memprotesnya melalui berbagai media dan surat kabar.
“Dari sisi hukum, seorang Pejabat Bupati Karateker di masa pemerintahan tak bisa melakukan pemekaran. Ataupun mengangkat pegawai baru melalui penerbitan SK (Surat Keputusan-red) serta memutasikan pejabat struktural dan lainnya. Tapi setelah pemerintahan ini menjadi definitive, sangatlah mungkin dan sah menurut hukum,” ujar Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Dogiyai, Yance Agapa melalui salah satu stafnya. (JUBI/ALMER PITS).
Sumber berita; http://www.tabloidjubi.com/daily-news/seputar-tanah-papua/14339-pemekaran-distrik-pouya-demi-kepentingan-sekelompok-orang.html
0 komentar: on "Pemekaran Distrik Pouya Demi Kepentingan Sekelompok Orang"
Posting Komentar