 |
| Alfrid D/Ipmado Doc. |
Oleh: Alfrid Dumupa
Roda pembangunan bergulir di Kabupaten Dogiyai tidak ikut mewarnai pengalaman membekas dalam pergumulannya. Ternyata program pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Dogiyai dari beberapa tahun terakhir ini belum menyentuh sampai semua lapisan masyarakat dan tidak terjangkau ke distrik-distrik, dan kampung-kampung. Suara ratapan serta aspirasi masyarakat tentang roda pembangunan yang disampaikan tidak didengar oleh pejabat setempat disebabkan karena pengaruh kekuasaan yang sentralistik, sehingga suara dari bawahan tidak muncul kepermukaan dan tidak sampai pada hati yang memegang kekuasaan yang membuat kebijakan (police maker). Kabupaten Dogiyai bersifat diatur oleh punya kekuasaan sehingga pejabat daerah lebih berhasil jika sukses menjalankan kehendak dari Pemerintah pusat bukan dari kehendak dari bawahan (rakyat miskin) oleh karena itu tidak heran jika sebagian besar program pembangunan diarahkan dari pusat kedaerah, khususnya proyek-proyek yang besar diprioritaskan berskala nasional sehingga segala kebutuhan dan keinginan masyarakat Kabupaten Dogiyai diabaikan atau dikuasai oleh sistem kekuasaan sentralistik tersebut.
Pola pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai seperti ini kemampuan daerah tidak digali secara maksimal, baik sumber daya alam yang ada maupun sumber daya manusia, peluang berkembang secara mandiri tidak terbuka lebar bagi masyarakat lokal karena tidak ada dorongan atau motivasi berupa bantuan dana sehingga secara tidak langsung terkesan potensi sumber daya manusia tidak mampu. Untuk mendobrak kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada perlu digalakkan melalui moral yang dapat merangsang memotivasi dan mengangkat potensi-potensi yang ada agar dapat berkembang dan mandiri menuju masyarakat yang bisa mampu mendapatkan pelayanan yang baik seperti bisa mengakses kesehatan, pendidikan, budaya, makanan yang berkualitas, perumahan yang baik dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang siap kompetitif dan siap untuk menghadapi tantangan era globalisasi pada saat ini.
Kabupaten Dogiyai akhir-akhir ini belum ada Bupati atau kepala daerah yang tetap namun yang ada hanya Bupati Karateker dan Bupati Karateker ini pun belum memiliki VIsi dan Misi yang jelas untuk memajukan pembangunan didaerah. Ternyata dalam menjalankan Visi dan Misi yang mereka disampaikan kepada masyarakat lokal dalam bentuk apapun ini dalam implementasinya dilapangan sulit dilaksanakan dalam kenyataannya. Untuk memajukan suatu daerah itu sangat tergantung kepada pemimpin daerah itu sendiri dengan cara bagaimana pelayanan pemimpin terhadap masyarakatnya dengan melihat kondisi dan keadaan oleh masyarakat Kabupaten Dogiyai bersamaan dengan perkembangan jaman maka tercapailah apa yang diinginkan pemerintah itu sendiri yaitu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Kabupaten Dogiyai ini dari tahun ketahun sesuai dengan masa jabatannya Bupati Karateker berganti terus menerus sampai pada masa saat ini masa Bupati Karateker ini pun memiliki agenda atau program pemerintah tidak jelas sehingga pada saat ini program pemerintah yang beliau terapkan tidak sampai pada sasaran atau tujuan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Dogiyai selam ini.
Perkembangan selanjutnya pembangunan di Kabupaten Dogiyai, dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi saat inipun masalah pembangunan secara jujur kami mengatakan kurang atau tidak memuaskan kepada masyarakat lokal Dogiyai.
Kalau kita mempelajari kedalam tugas pokok pemerintah sebenarnya dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan, Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran masyarakat.
Berkaitan dengan fungsi pelayanan, pemerintah merupakan penanggung jawab fungsi pelayanan publik dan aparat pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan masyarakat kabupaten dogiyai dengan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam bentuk yang paling baik Hal ini mengandung makna yang mendalam, luas dan kompleks karena mencakup kehidupan masyarakat secara keseluruhan dan fungsi pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat tersebut yang dipresentasikan dalam bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat kabupaten dogiyai.
Dewasa ini kehidupan masyarakat banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat yang semakin kritis. Sehingga kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari aparat pemerintah. Disamping itu perubahan pola pikir masyarakat tersebut telah mengubah opini masyarakat bahwa pelayanan merupakan “hak” yang harus diterima masyarakat.
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi logis dari semakin pesat dan majunya pelaksanaan pembangunan, maka aparat pemerintah dituntut untuk dapat memahami dan memiliki rensponsibilitas yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat tersebut. Kegagalan aparat pemerintah dalam memahami apa yang menjadi keinginan dan tuntutan masyarakat akan mengurangi legitimasi eksistensi pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan aparat pemerintah yang profesional, berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut pada tujuan yang hendak dicapai yang pada akhirnya mengarah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Aparat pemerintah yang profesional harus mampu menghadapi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dalam arti mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan dan perkembangan itu sendiri.
Dinamika ini sebagai dampak dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, hal ini dapat kita ketahui bersama bahwa masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya, ini ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dogiyai.
Mengingat begitu pentingnya fungsi dan kedudukan aparat pemerintah dapat dikatakan merupakan motor penggerak birokrasi bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kabupaten dogiyai secara profesional yaitu pelayanan yang efektif dan efisien, sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin meningkat.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat, namun karena terbatasnya sumber daya dan berbagi aspek yang harus dilayani menyebabkan seringkali beberapa aspek pelayanan masyarakat belum dapat dilayani secara baik, sehingga hal ini menimbulkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Secara jujur saja tiga fungsi yang saya jelaskan diatas Kabupaten Dogiyai nampaknya belum memahami dengan baik apa sebenar tugas pokok Aparatur pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat lokal di Kabupaten Dogiyai.
Setelah otonomi daerah dan desentralisasi bergulir kelevel daerah atau lokal, maka Kabupaten Dogiyai justru menjadi areal berbagai masalah, disana terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akibat dari perilaku birokrasi itu dalam masyarkat ada berkotak-kotak antar daerah satu dengan daerah lain antar distrik satu dengan distrik yang lain antar satu kampung dengan kampung lain, kemudiaan untuk menutupi semua persoalan penyimpangan yang dibuat oleh para penguasa daerah, maka semua masalah diarahkan Pemekaran Kabupaten Dogiyai dan Pemekaran Propinsi Papua Tengah maupun beberapa pemekaran Distrik, Kampung, semua pemekaran itu tidak aspiratif, sehingga menimbulkan konflik horizontal dalam kalangan masyarakat Dogiyai sendiri.
Krisis Ekonomi yang terjadi pada masa Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun, setelah meninggalkan banyak dampak yang pada akhirnya krisis multi dimensi. Salah satunya dampak krisis ekonomi yang paling serius adalah hilangnya kepercayaaan yang bukan saja terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dan pemerintah serta antar kelompok. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berakibat pada sikap perlawanan masyarakat dalam merespon setiap kebijakan pemerintah mulai berawal sejak timbulnya era Reformasi hingga saat ini.
Timbulnya era Globalisasi dan pemberian Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua melalui Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 dan Kabupaten memiliki otonomi daerah disisi lain, memiliki dampak positif bagi pemerintah daerah, untuk merubah membangun berbagai ketertinggalan dan keterbelakangan pembangunan daerah, karena dengan adanya otonomi khusus Propinsi Papua tersebut dapat membuka peluang yang lebih luas bagi rakyat Papua untuk peningkatan pembangunan daerah serta perdagangan dan mendatangkan investor asing , yang pada gilirannya dapat membuka dan memperluas lapangan kerja di Propinsi Papua pada umumnya pada khususnya Kabupaten Dogiyai.
Disamping itu era globalisasi juga membawa masa peralihan gerakan yang pada intinya segala kebijakan pembangunan di kabupaten dogiyai harus dilaksankan secara demokratis dan transpransi, tanpa penyimpangan suatu apapun juga.
Komitmen, kritik dan saran ini timbul berdasarkan perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Dogiyai selama ini yang tidak pernah ditangani secara serius baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten dogiyai sendiri, sebab pembangunan insfrastruktur jalan darat antara ibu kota Kabupaten, Distrik-distrik, serta kampung-kampung di Kabupaten selama ini tidak pernah ditangani secara serius dan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabuapaten Dogiyai, sebab pembangunan insfrastruk jalan darat dari ibu kota Kabupaten Dogiyai, ke distrik-distrik, serta kampung-kampung di Kabupaten Dogiyai menyangkut pembangunan Nasional yang tidak pernah diwujudkan dari sejak tahun 2008 sebagai awal pemekaran Kabupaten Dogiyai sampai pada saat ini, sehingga pembangunan sumber daya manusia dan sumeber daya alam seutuhnya itu tidak pernah di kelolah dengan baik dan benar sehingga, boleh di katakana bahwa Kabupaten Dogiyai kini menabur masalah esok menuai kehancuran.
0 komentar: on "Mempertanyakan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dogiyai"
Posting Komentar